KUDUS - Meski baru akan kembali berlaga pada Kompetisi Divisi Utama 2009/2010 mulai Oktober mendatang, namun komentar berbagai pihak tentang masa depan Persiku sudah mulai bermunculan. Bahkan, beberapa pengamat sepak bola dari kalangan legislatif, mulai angkat bicara.
Salah satunya dari Edi Yusuf. Anggota dewan yang pernah beberapa periode duduk di kursi manajemen Persiku itu, menilai jika ke depannya Persiku lebih baik diswastakan saja.
"Kalau Persiku dikelola orang pemkab tetapi tidak bisa memperoleh dana APBD, maka itu bisa mengancam nasib Persiku. Kalau Persiku tidak mau dibiayai APBD, ya sekalian diswastakan saja. Misalnya dengan mendirikan PT Macan Muria. Tetapi kalau mau dibentuk PT, penanganannya juga harus profesional," ujarnya.
Jika ada personal dari pemkab yang mau ikut memegang, Edi mengatakan hal itu tidak masalah. Dengan catatan, penanganannya sekali lagi harus benar-benar profesional.
Namun, lanjut dia, jika Persiku mau dibiayai APBD, maka itu pun tidak boleh melanggar aturan. Dan untuk pertanggungjawabannya, harus bisa dilakukan dengan benar dan efisien.
Terpisah, anggota dewan lainnya, Agus Darmawan, belum lama ini juga sempat meminta kepada jajaran pengurus Persiku untuk bersikap proaktif dalam mengelola tim kebanggaan masyarakat Kudus itu. Khususnya dalam menggali pendanaan untuk persiapan Persiku menghadapi kompetisi musim depan.
"Seseorang yang bersedia memegang jabatan, tentu memiliki konsekuensi dan tanggung jawab tertentu. Kalau tidak segera bergerak, Persiku ya akan begini-begini saja," ujarnya. Pernyataan tidak jauh berbeda diungkapkan Akhwan Sukandar. Akhwan menyarankan agar permasalahan yang dialami manajemen musim lalu segera dicarikan solusinya. Yakni terkait utang gaji pemain, seperti dialami Haryanto Prasetyo dkk. Pasalnya, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, bisa mengancam masa depan Persiku dan bisa mengganggu persiapan tim dalam menghadapi kompetisi musim depan. (nas/aji)
Salah satunya dari Edi Yusuf. Anggota dewan yang pernah beberapa periode duduk di kursi manajemen Persiku itu, menilai jika ke depannya Persiku lebih baik diswastakan saja.
"Kalau Persiku dikelola orang pemkab tetapi tidak bisa memperoleh dana APBD, maka itu bisa mengancam nasib Persiku. Kalau Persiku tidak mau dibiayai APBD, ya sekalian diswastakan saja. Misalnya dengan mendirikan PT Macan Muria. Tetapi kalau mau dibentuk PT, penanganannya juga harus profesional," ujarnya.
Jika ada personal dari pemkab yang mau ikut memegang, Edi mengatakan hal itu tidak masalah. Dengan catatan, penanganannya sekali lagi harus benar-benar profesional.
Namun, lanjut dia, jika Persiku mau dibiayai APBD, maka itu pun tidak boleh melanggar aturan. Dan untuk pertanggungjawabannya, harus bisa dilakukan dengan benar dan efisien.
Terpisah, anggota dewan lainnya, Agus Darmawan, belum lama ini juga sempat meminta kepada jajaran pengurus Persiku untuk bersikap proaktif dalam mengelola tim kebanggaan masyarakat Kudus itu. Khususnya dalam menggali pendanaan untuk persiapan Persiku menghadapi kompetisi musim depan.
"Seseorang yang bersedia memegang jabatan, tentu memiliki konsekuensi dan tanggung jawab tertentu. Kalau tidak segera bergerak, Persiku ya akan begini-begini saja," ujarnya. Pernyataan tidak jauh berbeda diungkapkan Akhwan Sukandar. Akhwan menyarankan agar permasalahan yang dialami manajemen musim lalu segera dicarikan solusinya. Yakni terkait utang gaji pemain, seperti dialami Haryanto Prasetyo dkk. Pasalnya, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, bisa mengancam masa depan Persiku dan bisa mengganggu persiapan tim dalam menghadapi kompetisi musim depan. (nas/aji)